Tulungagung Anak Seniman

Koter Dinilai Efektif Atasi Ancaman Terorisme

Keberadaan Komando Teritorial (Koter) yang kuat dinilai efektif untuk menangani masalah keamanan dalam negeri, seperti ancaman terorisme, dan hal itu sudah terbukti di era Orde Baru ketika kasus pemboman Candi Borobudur berhasil digulung dalam waktu relatif singkat.

Saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakrie, menyebutkan solusi jangka pendek untuk mengatasi aksi- aksi pemboman dan ancaman serangan terorisme lainnya di dalam negeri adalah dengan mengkaktifkan kembali Koter TNI, terutama fungsi Pembinaan Keamanan Wilayah yang ujung tombaknya adalah Babinsa dan Koramil.

Sedang jangka panjang yang perlu segera dirumuskan adalah sistem penanganan daerah 'abu-abu' yang terdapat di antara tugas keamanan yang diemban Polri dan tugas pertahanan yang menjadi tanggung jawab TNI.

Menurutnya, tidak mungkin daerah abu-abu itu tertangani oleh Polri saja, karena polisi itu bertindak berdasarkan bukti, sementara masalah terorisme yang juga masuk sebagai daerah abu- abu perlu penanganan yang khusus dan komprehensif.

Ia menyebutkan di sejumlah negara, seperti AS, Italia, Jerman, atau Perancis, terdapat daerah abu-abu yang penanganannya melalui Komando Teritorial.

Setelah sistem penanganan masalah di daerah abu- abu itu dirumuskan, baru ditetapkan payung hukumnya melalui undang- undang. Dulu Indonesia memiliki UU Anti Subversi yang kemudian dicabut di era reformasi, sementara Malaysia dan Singapura menghidupkan undang-undang yang sejenis,yakni Internal Security Act (ISA), atau AS yang memiliki Patriot Act.

Menurutnya, bibit-bibit terorisme di Indonesia sebenarnya sudah ada jika melihat di era Orde Lama dan Orde Baru, misalnya dengan adanya ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Sekarang ini, ekstrim kanan yang terlihat menguat dengan melihat kasus Bom Bali I, JW Marriott, dan Bom Kuningan.

Bibit terorisme di dalam negeri terlihat makin subur dengan adanya masalah ideologi, ekonomi, budaya, yang dipengaruhi faktor global. Hal itu terlihat dengan adanya orang-orang Indonesia yang mendapat pelatihan di Afghanistan dan Filipina.

"Artinya, tidak gampang menangani terorisme di dalam negeri. Kenapa di era Orba terlihat lebih aman? Karena waktu itu fungsi Koter lebih kuat yang didukung dengan adanya UU Anti Subversi," katanya.

Karenanya, ia meminta supaya keberadaan Koter dilihat secara jernih, namun perlu diawasi agar tidak menimbulkan dampak negatif seperti di era Orba, misalnya menjadi alat kekuasaan. Koter perlu diaktifkan dengan maksud memberikan rasa aman yang lebih efektif kepada masyarakat banyak.

Ditambahkannya, fungsi Koter di era Orba dalah Pembinaan Teritorial untuk pertahanan dan Pembinaan Keamanan Wilayah/Lingkungan. Karenanya, di setiap Kodim terdapat Kepala Seksi yang menanganai masalah teritorial, namun telah dihapus di era reformasi ini.

Dalam Koter akan terdapat data tentang potensi konflik, dan ancaman keamanan sumber keamanan. Dengan demikian, akan mudah melacak pelaku-pelaku gangguan keamanan.

Dengan adanya Koter, maka masyarakat lebih dilibatkan dalam penanganan keamanan serta kewaspadaannya ditingkatkan.

Misalnya, ia menyebutkan ketika menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana di Bali, peran Banjar (polisi adat) diberdayakan dalam bidang keamanan.

Ketika itu diperkirakan potensi konflik adalah pendatang dan masalah agama. Karenanya, dibentuklah Forum Kerukunan Umat Beragama dan lebih diberdayakannya peran polisi adat oleh Koter. Dengan demikian, bisa diperkecil kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.

Akan tetapi, ia menyebutkan pengaktifan Koter hanya upaya jangka pendek, karena yang perlu segera dirumuskan adalah penanganan daerah abu-abu yang terdapat antara tugas keamanan dan pertahanan, dan setelah itu dirumuskan payung hukumnya.